Pages

Subscribe:

Labels

Diberdayakan oleh Blogger.

Selasa, 15 Maret 2016

Strategi Hadapi MEA, Ekosistem Kewirausahaan Harus Bersinergi Sistemik

Cablaka Blakasuta.

Strategi Hadapi MEA, Ekosistem Kewirausahaan Harus Bersinergi Sistemik

Pengembangan sektor kewirausahaan di Indonesia harus melibatkan secara menyeluruh stakeholder dan ekosistem kewirausahaan. 

Ekosistem kewirausahaan itu meliputi pelaku usaha, pengambil kebijakan, akademisi, pendamping, serta organisasi yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan. 

Demikian dikatakan Advisory Board Member Mandiri Institute, Kartika Wirjoatmodjo dalam seminar kewirausahaan di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ada empat aspek utama yang harus direvitalisasi dan diperkuat agar ekosistem dapat mendukung dan menciptakan iklim yang kondusif bagi wirausaha untuk berkembang.

Keempat aspek itu adalah kebijakan dan regulasi pemerintah, program-program khusus pemerintah, penelitian dan pengembangan (research and development/R&D), serta aspek pembiayaan. 

"Dari keempat aspek itu, kebijakan dan regulasi pemerintah menjadi faktor yang paling menentukan karena mempengaruhi efektivitas dukungan aspek lainnya," kata Kartika Wirjoatmodjo. 

Dijelaskannya, dari hasil riset yang dilakukan lembaganya, menunjukkan tingkat partisipasi kewirausahaan secara formal yang masih rendah dan banyaknya jenis usaha yang masih bersifat mikro. Hal ini alasan utama perlunya penguatan ekosistem kewirausahaan agar dapat secara optimal mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing nasional.

Kartika menyebutkan, kajian yang dilakukan bersama Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Indonesia itu menggunakan pendekatan terkait aspirasi, perilaku, kemampuan dan kapasitas dalam berwirasuaha, serta perbandingan perkembangan kewirausahaan di Indonesia dan negara-negara ASEAN plus Jepang, Taiwan, dan Tiongkok.

Punya Jiwa Wirausaha yang Baik
Team Leader GEM Indonesia Catharina B Nawangpalupi mengatakan berdasarkan kajian tersebut, jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, masyarakat Indonesia memiliki budaya berwirausaha yang sangat baik. 

Namun, hal ini belum terefleksi menjadi aspirasi dan tindakan nyata untuk berwirausaha. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tren wirausaha di Singapura, Taiwan, dan Jepang. 

"Masyarakat di sana memiliki tingkat budaya berwirausaha yang relatif rendah, namun memiliki rasio terbaik di kawasan untuk aspirasi dan tindakan nyata dalam berwirausaha," kata Catharina B Nawangpalupi. 

Atas kondisi itu, Catharina merekomendasikan beberapa langkah guna lebih memperkuat ekosistem kewirausahaan, antara lain penguatan kapasitas para startups, serta UKM yang ingin tumbuh besar.

“Selain itu, perlu juga diperkuat proses alih teknologi yang didukung oleh norma sosial dan budaya agar pengembangan ekosistem akan jauh lebih baik. Lalu, perlu dilakukan perbaikan aplikasi dan komersialisasi kekayaan intelektual,” katanya.

Sementara itu, CEO Bukalapak.com Achmad Zaky menyatakan kewirausahaan adalah virus yang menyebar di lingkungan sekitar.

“Jika dia punya visi, maka dia perlu didorong,” katanya.

Adapun dukungan dari pemerintah, lanjutnya, dalam bentuk perbaikan iklim investasi agar investor asing mau masuk, sehingga ada persaingan dengan investor lokal.

“Kalau berhasil, akan bisa menginspirasi generasi muda,” jelasnya.

Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka mencari Wirausaha Muda Mandiri (WMM) yang merupakan ajang kompetisi untuk mencari bibit wirausaha muda dari kalangan alumni dan mahasiswa. Bank Mandiri berupaya mencetak generasi muda yang menciptakan lapangan kerja dan bukan pencari kerja.

Ajang WMM telah digelar delapan kali sejak 2007. Dalam ajang ini ada lima bidang usaha yang dilombakan, yakni industri, boga, kreatif, teknologi, dan sosial. Untuk mengikuti ajang ini, peserta harus memiliki usaha yang telah berdiri minimal satu tahun. Pemenang event ini akan mendapat modal dari Bank Mandiri untuk pengembangan usaha.

Selain itu, dalam ajang WMM juga hadir 200 stand alumni dan finalis yang memamerkan karya usahanya. Para pengunjung juga bisa saling bertukar informasi dan pengalaman tentang dunia kewirausahaan pada 8-10 maret di GSP Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Di sela-sela jumpa pers pre-event WMM, di Hotel Crystal Lotus, Yogyakarta, Senin (7/3), Corporate Communication Head PT Bank Mandiri, Ahmad Reza mengatakan acara WMM adalah komitmen Bank Mandiri menggandeng anak muda lebih kreatif dalam berusaha.

“Anak muda bukan saatnya mencari pekerjaan, tetapi harus bisa menciptakan lapangan usaha," katanya.

Menurut Ahmad Reza, acara ini dilaksanakan di Yogyakarta sebagai apresiasi Bank Mandiri terhadap potensi daerah.

WMM 2016 diikuti 5.267 peserta UMKM yang dikelompokkan dalam lima kategori, yakni industri, boga, kreatif, teknologi, dan sosial. (kkc)Sumberhttp://kinciakincia.com/berita/2439/strategi-hadapi-mea-ekosistem-kewirausahaan-harus-/

Senin, 16 Februari 2015

Sarjono Yakin Bos Indomaret Terlibat


Bupati dan Wabup Kompak Beri Bantaha
PURWOKERTO- Masa persidangan kasus gratifikasi Indomaret benar-benar dimaksimalkan kubu Mantan Kasatpol PP Banyumas Rusmiyati. Pengacara Rusmiyati yakni Sarjono Harjo Saputro menyatakan keyakinannya jika bos Indomaret juga ikut terlibat di pusaran kasus tersebut.

Saat ini, dari pihak Indomaret baru satu yang menjadi terdakwa yaitu Supervisor Licency Asep Gunawan. Sarjono menyebut jika Asep Gunawan itu hanya sebatas perantara saja, yang memberikan uangnya. “Tentunya bos Indomaret yang punya dana atau yang bisa memerintahkan pengeluaran dana itu juga ikut terkena,” katanya, Kamis (12/2) kemarin.
Sementara, di  persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu (11/2), Rusmiyati dalam eksepsinya menyasar  Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, serta Anggota DPRD Banyumas Lulin Wisnu Prajoko.
Dia menuding, Bupati Banyumas Ir Achmad Husein yang memerintahkan adanya mediasi dengan Indomaret. Sedangkan Wakil Bupati Banyumas dr Budhi Setiawan disebutnya ikut menerima uang dari Indomaret senilai Rp 50 juta. Sedangkan Lulin Wisnu Prajoko juga mendapat bagian Rp 70 juta.
Di bagian lain, bantahan tentang pernyataan Rusmiyati itu disampaikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
dr Budhi Setyawan mengatakan,  tidak ada aliran dana dari Indomaret baik ke dia pribadi  atau ke partai yang dipimpinya yaitu DPC PDI-P Banyumas. “Silahkan orang berkoar apapun tentang saya,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (12/2) kemarin.
Tentang pengembalian uang sebesar Rp 50 juta ke Rusmiyati, Budhi mengatakan,  tidak ada pengembalian uang tersebut. “Bagaimana ada pengembalian, menerima saja tidak,” katanya lagi.
Dia mengatakan, pertemuan dengan Rusmiyati dan Indomaret hanya terjadi sekali saja. Mereka yang datang ke ruang kerja. dr Budhi menyatakan, dalam pertemuan tersebut tidak ada solusi.  “Tidak ada solusi, solusinya hanya taati peraturan yang ada,” ujar dia.
Bupati Banyumas Ir Achmad Husein juga membantah tudingan Rusmiyati yang menyebut Bupati menugaskan Rusmiyati sebagai mediator.  “Saya tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Saya hanya memerintahkan melakukan pembongkaran berdasar jadwal yang ada,” kata Husein.
Namun, Husein menuturkan, jika Rusmiyati kemudian mengatakan bila pembongkaran tidak perlu dilakukan, asal Indomaret turun kelas menjadi toko biasa. “Saat itu saya katakan, ya kalau sesuai aturan, jalankan saja. Tapi kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, jadi bongkar saja,” jelasnya.
Soal pertemuan Rusmiyati dengan Lulin yang juga disebut atas perintah dirinya, Husein mengatakan, Rusmiyati juga tidak sendirian. Rusmiyati ditemani  Kepala Bagian Hukum, Srie Yono dan Sekretaris Daerah, Wahyu Budi Saptono.
Tujuan pertemuan itu dalam rangka mencari solusi bersama berkaitan toko modern di Banyumas dan ada memo yang mencatat hal itu.  “Kalau saya tidak salah ingat, juga ada Sekda dan Kabag Hukum waktu itu. Saya juga ada memo untuk pertemuan tersebut, ini kan bisa jadi bukti nanti,” tegas Husein.
Sementara, hingga berita ini diturunkan, Lulin Wisnu Prajoko belum bersedia memberikan komentar. Yang bersangkutan sedang mengikuti agenda Kunja ke Jakarta.
Di bagian lain, Kejaksaan Negeri Purwokerto menganggap biasa dengan eksepsi yang disampaikan pihak Rusmiyati.
Kepala Kejari  Purwokerto, Masyrobi SH MH kepada Radarmas di kantornya, Kamis (12/2) kemarin, mengatakan, dalam eksepsi tersebut, Rusmiyati boleh mengatakan apa saja.  Namun  jika nantinya ada pernyataan saksi yang sejalan dengan Rusmiyati, Kejari baru akan melakukan penyelidikan.
“Jika memang nanti pernyataan saksi sama dengan apa yan disampaikan Rusmiyati, tentu kami akan menindaklanjuti. Hal tersebut juga apakah nantinya majelis hakim menerima pernyataan para saksi tersebut,” jelasnya.
Sarjono Hardjo Saputro kembali menegaskan, jika  kliennya mengatakan apa adanya. “Pastinya semua ada buktinya. Nanti buktinya akan dibeberkan di sidang selanjutnya,” janji dia. Ditanya mengenai berapa saksi yang disiapkan, Sarjono menegaskan,  ada sekitar 17 saksi yang akan dihadirkan.     “Nantinya ada sekitar 17 saksi dalam agenda persidangan tiga minggu mendatang karena minggu besok tanggapan jaksa tentang eksepsi kemarin, minggu selanjutnya putusan sela, dan jika tidak ada halangan minggu berikutnya pemeriksaan saksi,” paparnya. (ida/ali/azz/dis)
sumberhttp://www.radarbanyumas.co.id/sarjono-yakin-bos-indomaret-terlibat/

Bupati Banyumas dan Wakilnya Disebut Terdakwa dalam Persidangan Kasus Suap

Bupati Banyumas dan Wakilnya Disebut Terdakwa dalam Persidangan Kasus Suap

Semarang - Sejumlah nama pemimpin daerah di Kabupaten Banyumas di sebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan toko modern Indomaret. Nama-nama itu disebutkan oleh mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas, Rusmiyati saat menjalankan sidang di Pengadilan Tipikor Semarang sebagai terdakwa.

Dalam persidangan dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan jaksa itu, pernyataan Rusmiyati disampaikan oleh kuasa hukumnya, Sarjono Harjo. Menurut terdakwa, Wakil Bupati Banyumas, Budi Setiawan ikut menerima uang Rp 50 juta dalam kasus dugaan suap tersebut.

"Wakil Bupati Banyumas, Budi Setiawan menerima sejumlah uang dari pihak Indomaret," kata Sarjono, Rabu (11/2/2015).

Sarjono menambahkan Wakil Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Banyumas itu adalah orang yang memimpin tim penutupan dan penyegelan Indomaret yang melanggar di Banyumas. Meski begitu ia menerima uang sebesar Rp 50 juta dari pihak Indomaret.

Selain itu terdakwa juga menyebut anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Liluk Wisnu Prajoko. bahkan nama Bupati Banyumas, Achmad Husein dan Sekertaris Daerah Budi Saptono ikut disebut.

Menurut terdakwa, Liluk menerima uang Rp 70 juta dari Indomaret untuk biaya analisis dan kajian. Sedangkan Bupati dan Sekda dianggap mengetahui dan berperan aktif terkait perizinan.

"Kami meminta pihak-pihak tersebut turut bertanggung jawab dalam dugaan suap yang dibawa ke persidangan demi keadilan," Pungkas Sarjono

Selain Rusmiyati, dalam perkara suap yang sama, ada tiga terdakwa lain yaitu mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Dwi Pindarto, mantan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Djumeno, dan Supervisor PT Indomarco, Asep Gunawan.

Dalam perkara tersebut, Asep mengajukan izin pendirian 19 Indomaret pada tahun 2012. Hingga tahun 2013, izin tersebut belum turun sehingga ia menghubungi Rsumiyati agar menjadi mediator kepada Bupati dan Sekda.

Disebutkan Asep menyerahkan Rp 80 juta kepada Rusmiyati agar toko modern-nya tidak disegel. Untuk pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup , Rusmiyati menyerahkan Rp 19 juta untuk terdakwa Dwi Pindarto. 

Selanjutnya pada bulan Juni 2014, Asep memberikan Rp 50 juta kepada Rusmiyati dengan alasan berpartisipasi pemenangan Pilpres untuk salah satu capres. Terdakwa Djumeno kemudian menerbitkan surat rekomendasi izin Usaha Toko Modern (UTM) sebanyak 19 Indomaret yang melanggar Garis Sepadan Bangunan.


sumberhttp://news.detik.com/read/2015/02/12/033321/2830580/1536/bupati-banyumas-dan-wakilnya-disebut-terdakwa-dalam-persidangan-kasus-suap

Sabtu, 14 Februari 2015

Janjine Pundi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

Esih kemutan janji janjine calon Bupati karo wakil Bupati Banyumasm Bapak Husen Budi. Manis banget taapi saiki kepriwe kuwe? ana vae sing percaya koh janji-janjine arep di...

Selasa, 06 Januari 2015

Bakmi Gareng Banyumas

Bakmi Gareng Banyumas berlokasi di belakang eks kantor Bupati Banyumas di Kecamatan Banyumas atau didekat Masjid Nur Sulaiman sekitar 500 meter jaraknya. Bakmi Gareng menyediakan mie khas Banyumas dan makanan jajanan pasar khas Banyumas.

Di Warung MI Gareng Banyumas pengunjung yang mencintai citarasa khas Banyumas akan mengenali makanan khas daerahnya. Jadi kalau ada warga Banyumas ingin merasakan masakan tempo dulu dengan cita rasa yang cukup baik, kmi rekomendasikan datang ke Bakmi Gareng Banyumas
Promo by @PemudaPakarti,  @Simbahwuri @Piramida_ (RumahPiramida)

Minggu, 02 Maret 2014

PEMUDA PAKARTI: AD/ART PEMUDA PAKARTI PURWOJATI

PEMUDA PAKARTI: AD/ART PEMUDA PAKARTI PURWOJATI: ANGGARAN DASAR PEMUDA KARANG TARUNA DESA PURWOJATI (PEMUDA PAKARTI) Pembukaan Bahwasanya dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, ...

Selasa, 12 November 2013

APBN 2014

APBN 2014
Oleh : Prof. Firmanzah, Ph.D, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Hasil rapat paripurna DPR tanggal 25/10/2013 telah mengesahkan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Sejumlah asumsi makro telah disepakati antara Pemerintah dan DPR-RI. Pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 6 persen pada 2014. Inflasi ditetapkan sebesar 5.5 persen atau lebih tinggi dari pengajuan pada RUU APBN sebesar 4,5 persen. Nilai tukar rupiah Rp 10.500 per dolar Amerika Serikat. Tingkat Suku Bunga Perbendaharaan Negara (SPN) untuk 3 bulan ditetapkan sebesar 5,5 persen. Serta harga ICP minyak ditetapkan 105 dollar AS, lifting minyak 870 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.240 ribu barel/hari setara minyak. 
Anggaran belanja negara tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.842,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.249,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 592,5 triliun. Angka tersebut naik 6,74 persen atau Rp 116,2 triliun dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.726,2 triliun. Belanja pemerintah pusat 2014 sebesar Rp 1.249,9 triliun ini meningkat 4,4 persen dibanding belanja pemerintah pusat tahun 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun. Begitu pula 
untuk belanja modal meningkat dari 192,6 triliun rupiah pada APBN-P 2013 menjadi Rp 205,8 triliun di APBN-2014. Belanja modal ini tumbuh sebesar 6,8 persen dan menjadi salah satu faktor penting untuk peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Indonesia.
Sementara itu, pendapatan negara disepakati Rp 1667,1 triliun atau naik Rp 165,1 triliun (10,99 persen) dari APBN P 2013. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.665,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 385,3 triliun. Defisit anggaran disepakati sebesar Rp 175,348 triliun (1,69 persen  dari PDB) atau turun Rp 48,85 triliun (21,7%) dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp 224,2 triliun. Pembiayaan defisit anggaran 2014 bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp 185,1 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp 9,7 triliun. Pembiayaan utang sebagian besar dilakukan antara lain dengan penerbitan Surat Berharga Negara/SBN.
Dari sisi penerimaan, dalam APBN 2014, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp1.667,1 triliun atau tumbuh di atas 10 persen dari target 2013. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1665,7 triliun dan hibah sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan dalam negeri utamanya masih disumbang oleh perpajakan sebesar Rp1.280,4 triliun serta pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp385,39 triliun. Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi belanja termasuk pengurangan pos belanja yang kurang produktif seperti belanja subsidi dan biaya perjalanan dinas.
Postur APBN 2014 diarahkan untuk mengantisipasi potensi risiko ekonomi global yang penuh ketidakpastian dengan tigkat volatilitas tinggi seperti yag terjadi beberpa waktu terkahir. Untuktahun 2013, proyeksi pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan hanya di kisaran 3.0-3.1% atau lebih rendah dari pertumbuhan 2012 (3.2%). Perlambatan ekonomi global dikontribusikan oleh proses pemulihan negara negara maju yang masih diselimuti kehati-hatian sementara pertumbuhan negara-negara berkembang yang awalnya diharapkan dapat mendorong pemulihan global juga melambat akibat perlambatan di Tiongkok dan India.
Lambatnya pemulihan global juga telah mengkhawatirkan sejumlah realisasi pembangunann ekonomi di emerging countries. Negara-negara yang memiliki catatan pertumbuhan positif sejak krisis 2008 mulai tertekan efek krisis di negara-negara maju. Neraca perdagangan global melemah secara umum, akibat melemahnya permintan dunia dan volatilitas risiko lintas batas.Tertekannya permintaan global berdampak pada penurunan produksi sehingga kapasitas penggunaan sumber daya menjadi idle dan berimbas pada pemutusan hubungan kerja di sebagian Negara maju. Pelemahan ekonomi global juga dikhawatirkan berdampak pada realisasi target pembangunan di banyak negara berkembang dan emerging-countries.
Meskipun diprediksi lebih baik dari tahun 2013, ekonomi global 2014 masih akan terus dibayang-bayangi oleh volatilitas harga komoditas dan energi. Pertumbuhan perdagangan global juga diprediksikan mengalami perlambatan. Misalnya, pada awal September 2013, WTO kembali memangkas proyeksi pertumbuhan perdagangan global tahun ini menjadi sebesar 2.5% dari perkiraan 3.3% pada April 2013. Permintaan impor di negara-negara berkembang melambat dari perkiraan. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekspor negara maju dan berkembang pada paruh pertama 2013. Di samping itu Uni Eropa sebagai pengguna 30 persen barang-barang yang diperdagangan dunia masih fikus pada pemulihan ekonomi akibat krisis utang yang menekan permintaan di kawasan tersebut.
Sebagai antisipasi ketidakpastian ekonomi global, APBN 2014 disusun dengan prinsip kehati-hatian namun tetap memberikan ruang ekspansi ekonomi yang memadai. Tekanan eksternal di 2014 tentunya masih berkutat dengan stagnasi pertumbuhan zona eropa dan beberapa negara maju, realisasi pengurangan stimulus moneter oleh The Fed, dan volatilitas komoditas global. Dari dalam negeri, 2014 merupakan tahun politik penyelenggaraan pemilu. Di satu sisi belanja politik selama Pemilu 2014 akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi sebsar 0,5-1,0 persen. Namun hal ini hanya bisa terjadi ketika kita mampu untuk terus menjaga dan meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Melihat pemilu 2004 dan 2009 tentunya kita merasa optimis bahwa tahun depan kita akan mampu menjalankan pesta demokrasi dengan baik. Hal ini mengingat stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi perekonomian nasional.

Meskipun target pertumbuhan ekonomi tidak setinggi periode sebelumnya, namun target 6 persen pada 2014 menempatkan Indonesia sebagai negara emerging-countries dengan pertumbuhan tertinggi di dunia setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mendorong daya tahan ekonomi. Selain itu, anggaran belanja dialokasikan pada sektor-sektor produktif dan memberi efek pengganda tinggi pada peningkatan daya beli masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah juga akan terus meningkatkan upaya penyerapan anggaran melalui perbaikan sistem penganggaran dan mekanisme pencairannya. Tentunya hal ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan anggaran sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.